Peran penegakan hukum di laut Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, peran ini seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan yang kompleks dan sulit untuk diatasi.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.” Hal ini membuat penegakan hukum di laut Indonesia menjadi kurang efektif dan efisien.
Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum di laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi canggih dalam penegakan hukum di laut Indonesia akan sangat membantu dalam menangani berbagai masalah kejahatan di laut, seperti illegal fishing dan perdagangan manusia.”
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pelaku kejahatan di laut dapat lebih mudah diidentifikasi dan ditangkap.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan peran penegakan hukum di laut Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.