Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan seringkali menjadi masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Kasus-kasus illegal fishing dan pelanggaran terhadap regulasi perikanan seringkali sulit untuk diungkap karena melibatkan banyak pihak dan terkadang terjadi di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Idham Azis, “Tantangan dalam penyidikan kasus perikanan terletak pada kerumitan jaringan pelaku ilegal fishing yang terkadang melibatkan oknum-oknum berstatus tinggi.” Hal ini membuat proses penyidikan menjadi sulit dilakukan karena seringkali terkendala oleh kekuatan ekonomi dan politik yang melindungi pelaku ilegal fishing.
Hambatan lainnya dalam penyidikan kasus perikanan adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Hartono, “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seringkali menjadi hambatan dalam mengungkap kasus-kasus perikanan ilegal.”
Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 80% wilayah Indonesia adalah perairan laut, sehingga membutuhkan kerjasama antarinstansi dan pemanfaatan teknologi canggih untuk mengawasi dan menindak pelaku ilegal fishing.
Dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan, diperlukan kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memberikan pelatihan serta pengembangan teknologi yang memadai, diharapkan kasus-kasus perikanan ilegal dapat lebih mudah diungkap dan ditindaklanjuti.
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, “Kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting dalam upaya memberantas illegal fishing di perairan Indonesia. Dengan bersinergi, kita dapat mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan yang selama ini menjadi masalah.” Dengan demikian, diharapkan upaya penegakan hukum di sektor perikanan dapat terus ditingkatkan demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.