Kebijakan penegakan hukum di laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, sayangnya, masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi dalam implementasinya.
Salah satu permasalahan utama dalam kebijakan penegakan hukum di laut Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kita masih sangat kekurangan kapal patroli, radar, dan personel yang memadai untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia yang begitu luas.”
Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla. Hal ini dapat menyebabkan koordinasi yang kurang efektif dan menghambat upaya penegakan hukum di laut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terpadu. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kita perlu meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum di laut, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi di antara mereka. Selain itu, peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi juga sangat diperlukan.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum di laut Indonesia, diharapkan kebijakan penegakan hukum di laut Indonesia dapat lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan laut Indonesia yang aman dan sejahtera bagi semua.