Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi, mengawasi penerapan aturan, serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayaran.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran sangat strategis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi terkait.”
Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan standar keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo, “Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan pelayaran guna memastikan bahwa standar keselamatan telah dipatuhi dengan baik.”
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus proaktif dalam menanggapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi di laut. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suharno, “Pemerintah harus mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran, seperti tindak kejahatan di laut dan bencana alam.”
Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran juga semakin kompleks. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, “Pemerintah harus terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi pelayaran, seperti penerapan sistem monitoring dan pelaporan pelayaran secara real-time.”
Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, industri pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang aman dan terkendali.