Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Pelanggaran batas laut dapat merugikan negara dan masyarakat sekitar, oleh karena itu penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. “Kita tidak boleh memberikan toleransi terhadap pelanggaran batas laut karena hal tersebut dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara,” ujarnya.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi di Indonesia adalah illegal fishing. Tindakan illegal fishing ini merugikan tidak hanya pemerintah, tetapi juga nelayan lokal yang mencari nafkah di perairan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing harus dilakukan dengan tegas.
Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Hartono berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Kita perlu bekerja sama dengan negara lain dan meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia agar pelanggaran batas laut dapat dicegah lebih efektif,” katanya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Melalui kerja sama antara Bakamla, TNI AL, KKP, dan kepolisian, penegakan hukum semakin intensif dilakukan untuk menangani pelanggaran batas laut.
Dengan adanya kerjasama dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga kedaulatan negara dengan lebih baik. Semua pihak harus memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian laut Indonesia agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.