Peraturan hukum laut Indonesia memainkan peran penting dalam perlindungan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah maritim kita. Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam laut.
Menurut Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peraturan hukum laut Indonesia memberikan landasan yang kuat dalam menjaga sumber daya alam laut dan lingkungan. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kerusakan yang terjadi di laut kita.”
Salah satu peraturan yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan serta perlindungan lingkungan hidup di laut. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut. Peraturan ini memberikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan hidup laut.
Dalam menjalankan peraturan hukum laut Indonesia, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir (BPSPL) Denpasar, I Made Budi Pramana, menyatakan bahwa “Perlindungan sumber daya alam laut dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kita semua harus ikut serta dalam menjaga kelestarian laut kita.”
Dengan adanya peraturan hukum laut Indonesia yang mengatur perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, diharapkan dapat terwujud kelautan yang berkelanjutan dan lestari bagi generasi mendatang. Mari kita semua bersama-sama menjaga laut kita agar tetap indah dan produktif untuk kehidupan kita dan anak cucu kita.