Penegakan Hukum Laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang tepat agar dapat dilakukan dengan efektif. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Zenzi Suhadi, penegakan hukum laut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 30% wilayah laut Indonesia yang dapat diawasi secara intensif oleh aparat penegak hukum laut. Hal ini tentu menjadi sebuah hambatan dalam upaya untuk memberantas illegal fishing dan kegiatan ilegal lainnya di perairan Indonesia.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Kita harus bersatu untuk melindungi sumber daya laut kita.”
Selain itu, diperlukan juga peningkatan dalam penggunaan teknologi canggih, seperti satelit dan sistem pemantauan kapal secara real-time. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Arief Soemarko, “Dengan teknologi yang canggih, kita dapat mendeteksi dan menindak tindak illegal fishing dengan lebih efektif.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait dan penggunaan teknologi yang canggih, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Sehingga sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.