SOP

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan wilayah perairan, Bakamla Mamuju memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan semua aktivitas dilakukan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa SOP utama yang digunakan dalam operasional Bakamla Mamuju:

  1. Patroli Keamanan Laut
    • Penjadwalan dan Rute Patroli: Menentukan rute patroli berdasarkan analisis kerawanan perairan Mamuju, dengan jadwal patroli yang teratur dan mendetail.
    • Persiapan Kapal dan Peralatan: Sebelum melaksanakan patroli, petugas wajib melakukan pengecekan kelayakan kapal, peralatan komunikasi, serta alat keamanan lainnya.
    • Pelaporan Patroli: Setiap kegiatan patroli harus dilaporkan secara real-time kepada pos pengawasan dan koordinator untuk memantau perkembangan situasi.
  2. Penanganan Insiden dan Tanggap Darurat
    • Koordinasi Cepat: Segera setelah insiden terdeteksi, Bakamla Mamuju harus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Polairud, atau SAR untuk merespons kejadian secara cepat.
    • Evakuasi Korban: Dalam kasus kecelakaan atau bencana di laut, SOP mengatur prosedur evakuasi korban dengan prioritas keselamatan dan kesehatan.
    • Pelaporan Insiden: Semua insiden harus dilaporkan dalam waktu 24 jam kepada pihak berwenang dan dokumentasi insiden harus diselesaikan sesuai prosedur.
  3. Penyelidikan dan Penindakan Hukum
    • Pengumpulan Data dan Bukti: Setelah terjadinya pelanggaran hukum (misalnya penangkapan ikan ilegal atau perompakan), Bakamla Mamuju akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan.
    • Koordinasi dengan Pihak Berwenang: Setiap penindakan hukum harus melalui koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan, seperti Polri, Kejaksaan, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
    • Penanganan Kapal dan Barang Bukti: SOP ini juga mengatur proses penahanan kapal atau barang bukti yang terlibat dalam pelanggaran, serta prosedur hukum yang berlaku.
  4. Pengawasan dan Penegakan Hukum
    • Operasi Penegakan Hukum: Melaksanakan operasi penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan perbuatan merusak lingkungan laut.
    • Penyuluhan kepada Masyarakat: Menyebarkan informasi kepada nelayan dan masyarakat pesisir mengenai hukum laut dan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut.
    • Pemantauan Berkelanjutan: Menggunakan teknologi dan sistem pemantauan untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan kapal dan aktivitas di perairan Mamuju.
  5. Komunikasi dan Koordinasi
    • Penggunaan Sistem Komunikasi: Bakamla Mamuju menggunakan sistem komunikasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi komunikasi antar kapal patroli, pos pengawasan, dan instansi terkait lainnya.
    • Pelaporan dan Dokumentasi: Semua aktivitas operasional harus dilaporkan secara jelas dan terdokumentasi, baik itu mengenai patroli, penanganan insiden, maupun penindakan hukum.
    • Koordinasi dengan Lembaga Lain: Dalam setiap operasi, Bakamla Mamuju memastikan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, TNI AL, Polairud, dan lembaga lain yang relevan.
  6. Pemeliharaan dan Pengoperasian Alat
    • Pengecekan Berkala Kapal dan Peralatan: Semua kapal patroli dan peralatan harus menjalani pemeriksaan dan perawatan secara rutin untuk memastikan operasional yang aman dan efisien.
    • Pelatihan Penggunaan Teknologi: Personel Bakamla Mamuju dilatih dalam penggunaan teknologi pemantauan dan alat komunikasi yang digunakan selama patroli dan operasi.
  7. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
    • Pelatihan Personel: Petugas Bakamla Mamuju wajib mengikuti pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya, termasuk pelatihan keselamatan, penanggulangan bencana, dan prosedur hukum laut.
    • Evaluasi Kinerja: Secara berkala, Bakamla Mamuju akan melakukan evaluasi terhadap kinerja personel dan sistem operasional untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelayanan.

Melalui penerapan SOP yang ketat ini, Bakamla Mamuju dapat menjaga kedaulatan dan keamanan laut serta memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam laut di wilayah Mamuju.